SURABAYA | SURYA Online - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini, mengaku menyiapkan “jurus rahasia” untuk menangani persoalan pekerja seks komersial (PSK) dan rencana penutupan Lokalisasi Dolly.
“Saya sudah bertemu gubernur, dan saya sampaikan bahwa tak bisa lokalisasi Dolly ditutup,” ujar Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, Minggu (24/10/2010), di Surabaya.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu khawatir, jika lokalisasi ditutup, maka penghuninya atau para PSK-nya akan menjajakan diri atau “berjualan” di pinggir jalan dan semakin membuat tidak terkontrol. Hanya, kata dia, penolakannya ini bukan terkait pembelaan untuk melegalkan adanya prostitusi di Surabaya.
“Bukannya melegalkan, tapi tidak bisa serta-merta ditutup langsung. Itu bukan solusi tepat,” tukas istri Djoko Saptoaji tersebut.
Menurut dia, mayoritas penghuni lokalisasi Dolly kebanyakan berlatar belakang keluarga miskin, sehingga akar masalahnya adalah perekonomian, dan hal itulah yang membuat banyak perempuan tercebur dalam dunia prostitusi. “Kita harus mencari tahu akar masalahnya dulu dan melakukan pendekatan yang baik. Memang rata-rata permasalahannya berawal dari kemiskinan. Makanya kita lakukan pendekatan serius,” tutur Risma.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mendesak agar penutupan lokalisasi Dolly segera dilakukan. Namun, karena yang memiliki wewenang adalah Pemkot Surabaya, maka pihaknya akan memberi dukungan dan bantuan jika diminta agar lokalisasi Dolly tak lagi eksis di Surabaya.
Namun, sejumlah pemerhati AIDS seperti Prof Nasronudin dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berpendapat lain. Dia menilai penutupan lokalisasi justru dikhawatirkan akan membuat virus HIV/AIDS akan semakin merajalela, karena tidak dapat dikontrol.
Gunakan Pendekatan
Disinggung jurus jitu yang akan dilakukannya terhadap para PSK dan lokalisasi, wali kota yang diusung PDI Perjuangan itu enggan menjelaskan. Ia hanya mengaku akan menggunakan pendekatan fisik maupun nonfisik untuk mengurangi geliat di lokalisasi.
“Selama ini, pendekatan nonfisik sudah dilakukan banyak pihak, khususnya pemerintah kota, tapi pendekatan fisiknya belum. Padahal ini yang penting. Bentuknya seperti apa, ya saya belum bisa mengungkapkannya,” terang ibu dua anak itu.
Risma juga mengaku tak khawatir dengan kebijakannya yang bakal mengundang kecaman warga Surabaya, sebab 95 persen penghuni Dolly sebenarnya bukan warga asli Surabaya, melainkan dari berbagai daerah. “Intinya adalah bagaimana cara untuk menertibkan para PSK. Orang berkunjung ke sana (Dolly, Red), memang untuk itu, sehingga konsep yang saya buat itu nanti juga mempertimbangkan hal itu,” jelasnya.
Pada tahun 2011, konsep yang dirancangnya akan dilaporkan kepada Gubernur Jatim sebagai langkah pengganti penutupan lokalisasi Dolly.
sumber = http://www.surya.co.id/2010/10/25/risma-tolak-tutup-lokalisasi-dolly.html
0 komentar:
Post a Comment