Menurut Kaukus Parlemen DPR dan DPD RI dari Papua, banjir badang Wasior ini disebabkan oleh pembalakan alias penebangan secara liar di Wasior. Pembalakan ini terjadi sejak tahun 2001. Bahkan, di tahun 2002 lalu terjadi pelanggaran HAM terhadap warga di Wasior yang menolak adanya pembalakan liar di sana.
“Pemerintah juga lambat melakukan langkah kongkrit dalam membantu warga yang sedang menderita, yang sakit, yang kelaparan dan kedinginan. Yang dibutuhkan warga adalah langsung dalam bentuk barang, pakaian, makanan dan obat-obatan,” jelas Paskalis Kosae, Koordinator kaukus Parlemen Papua saat jumpa pers di DPR, Selasa (12/10) kemarin.
Yang lebih parah, para paripurna DPR sama sekali tak menyebut bencana Wasior. Hal ini dinilai suatu hal yang diskirminatif dimana DPR hanya menganggap bencana itu biasa saja, SBY tak perlu datang ke Wasior karena menelan biaya besar, cukup dengan langkah kongkret dengan memberikan bantuan kepada korban di sana.
Beberapa perusahaan penebangan juga diduga sebagai penyebab terjadinya banjir bandang. Warga adat setempat sempat menolak keberadaan perusahaan yang disebutkan, namun apa daya, aksi penolakan malah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga.
Sedianya kaukus anggota DPR dan DPD Papua akan melakukan investigasi dan melakukan pengawasan terhadap pembalakan liar. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak membuat pernyataan seenaknya yang hanya membuat kekecewaan rakyat Papua.
Hingga saat ini, banjir ini telah menewaskan 143 orang, 143 hilang dan 500 luka luka. Para korban mayoritas mengungsi di Manokwari, Papua Barat.
sumber = http://kampungtki.com/baca/20189
0 komentar:
Post a Comment